Cegah Krisis dengan Koordinasi yang Kuat

Krisis ekonomi itu sesuatu yang sulit diprediksi, bahkan, bak ‘cinta’ yang bisa datang tiba-tiba.

Sampai Negeri Para Dewa, Yunani, sekali pun tidak bisa memprediksi kapan krisis akan tiba karena memang datang selalu mendadak.

Untuk itu, Indonesia pun memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Komite itu terdiri dari empat institusi, yakni Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

KSSK itu pun bertugas menciptakan stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis.

Dalam seminar BI – APEC Regional Seminar on Crisis Management Indonesia Case Study on Crisis Management and Coordination pada pekan lalu.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menjelaskan dalam mencegah dan menangani krisis ekonomi, koordinasi antar institusi yang saling berhubungan itu sangat penting.

Pasalnya, krisis keuangan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu institusi.

Setiap institusi yang tergabung dalam KSSK pun saling berkoordinasi membuat berbagai indikator deteksi dini berbagai potensi risiko krisis.

“Misalnya, kami [BI] mengembangkan deteksi dini potensi risiko nilai tukar dan makroprudensial,” ujarnya.

Lalu, OJK dari segi lembaga jasa keuangan secara mikro atau segi individu dari bank maupun non-bank.

Kemenkeu dari segi fiskal, dan LPS mengembangkan pencegahan sampai penanganan risiko individu bank.

Setelah itu, anggota KSSK pun melakukan pertemuan selama tiga bulan sekali dan bisa dilakukan pertemuan tambahan.

Dalam pertemuan itu, anggota KSSK melakukan penilaian dan deteksi dini risiko dan kebijakan yang akan dilakukan untuk meredam potensi risiko tersebut.

Dia menyebutkan, seperti dalam pertemuan terakhir, KSSK membahas terkait perkembangan kondisi di Amerika Serikat (AS) yang dilihat dari segi potensi risiko arus modal asing yang keluar.

 

BACA JUGA : Hegemoni Negara Maju dalam APEC

 

Dari situ pun dikaji dampaknya kepada nilai tukar, postur fiskal terhadap kegiatan operasi di sistem keuangan.

“Dalam pertemuan KSSK pun juga melakukan pembahasan terkait penguatan-penguatan di beberapa peraturan yang berhubungan dengan stabilitas sistem keuangan,” sebutnya.

Untuk BI, saat ini tengah merampungkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait pinjaman likuiditas jangkan pendek (PLJP) untuk bank konvensional dan syariah.

Dia memaparkan, dalam aturan itu, beberapa poin penting antara lain, PLJP bisa diberikan kepada bank yang memiliki solvabilitas yang baik. tetapi kesulitan likuiditas jangka pendek.

Selain itu, terkait koordinasi dengan OJK untuk data bank yang memiliki solvabilitas baik tersebut.

“Dari segi penguatan peraturannya, nantinya aset kredit bisa dijadikan agunan, tetapi dengan syarat  aset kredit itu terdaftar dan memiliki penilaian baik,” paparnya.

Dari sisi OJK, Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK Sukarela Batunanggar mengatakan, pihaknya saat  ini tengah merampungkan peraturan untuk penyiapan rencana aksi atau recovery plan bagi bank sistemik.

Saat ini, OJK pun tengah mengatur terkait indikator opsi pemulihan dan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami sebuah bank, terutama fokus terkait permodalan dan likuiditas.

“Untuk peraturan terkait bank perantara, kami nanti mengurus  bagian perizinannya seperti, syarat permodalan,” ujarnya.

Nanti, untuk proses penunjukkan dan pengurusan bank perantara akan diurus oleh LPS.

Adapun, semua rencana itu ditargetkan bisa rampung pada April 2017, yakni dalam pertemuan KSSK selanjutnya.

Berkoordinasi Mencegah Krisis

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani sempat menyebutkan, tim KSSK pun kian memperkuat koordinasi dengan program pertukaran pegawai antar institusi.

Tujuannya, untuk bisa memahami peranan satu sama lain.

Lalu, hasil pertemuan KSSK terakhir, Sri Mulyani menyebutkan kondisi sistem keuangan Indonesia sampai kuartal IV/2016 normal.

Untuk outlook ekonomi pada tahun ini disebut bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Walaupun, masih ada beberapa risiko yang membayangi dari eksternal, seperti kondisi AS dan ekonomi China.

Dari sisi domestik, beberapa risiko terkait perkembangan inflasi, penerimaan fiskal, dan pengendalian defisit APBN.

Nah, seperti pribahasa, ‘bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.’

Dengan koordinasi antar anggota KSSK yang semakin kuat diharapkan bisa meredam berbagai potensi risiko dari luar maupun dalam negeri.

 

Diterbitkan di Harian Bisnis Indonesia

sumber foto : kompas.com

1 thought on “Cegah Krisis dengan Koordinasi yang Kuat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.