Meracik Strategi Hapus Premium

Kebijakan kualitas BBM EURO IV yang diterapkan mulai September 2018 seolah berbenturan dengan perluasan Premium Penugasan ke seluruh Indonesia. 

Pemerintah memiliki alasan untuk keputusan perluasan Premium yakni, menyediakan BBM dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat.

Apalagi, tren harga minyak mentah dunia yang naik berpotensi membuat harga BBM dengan oktan 90 ke atas terus melonjak naik.

Lalu, periode jelang Idulfitri juga dijadikan alasan demi bisa menjaga daya beli masyarakat.

Kalau harga BBM oktan 90 ke atas terus naik, sedangkan kalau pasokan bensin dengan oktan 88 terbatas bisa mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat.

Nah, dalam Rapat Kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM, salah satu anggota komisi VII Kardaya Warnika mengutarakan pendapatnya terkait strategi penghapusan Premium yakni, dengan memberikan subsidi kepada Pertalite atau Pertamax.

Hal itu demi memberikan kualitas BBM yang lebih baik kepada masyarakat dan juga sesuai dengan target BBM EURO IV di Indonesia.

Menteri ESDM Ignasius Jonan pun menanggapi positif usulan anggota komisi VII DPR RI itu dan siap membicarakan lebih lanjut. 

Namun, Jonan juga memberikan pandangan lain untuk menghapuskan Premium yakni, lewat kerja sama dengan Kementerian Perindustrian.

Kerja sama itu terkait mendorong industri otomotif membuat mesin tidak bisa menerima BBM jenis Premium, walaupun proses itu bakal membutuhkan waktu.

Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menilai dengan memberikan subsidi kepada Pertalite atau Pertamax dan menghapuskan Premium bisa membuat PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha niaga BBM lebih efisien.

Alasannya, pengelolaan produk yang lebih sedikit bisa menekan beban operasional.

“Cuma berbicara subsidi juga harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Kami akan evaluasi dan pahami dulu usulannya, baru dibahas mekanismenya seperti apa,” ujarnya pada Jumat (8/6).

Subsidi Lepas dari Premium, Bisa Jadi Salah Sasaran?

Adapun, Pertamina menilai pemberian subsidi kepada produk Pertalite maupun Pertamax berpotensi menjadi subsidi salah sasaran.

Plt. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, untuk subsidi Pertamax tampaknya sulit karena bakal ada potensi subsidi salah sasaran.

Soalnya, pengguna Pertamax mayoritas pemilik kendaraan yang bagus dan membutuhkan bensin berkualitas baik.

“Pertalite mungkin bisa karena mayoritas penggunanya adalah hasil migrasi dari BBM bersubsidi. Namun, sebenarnya masih lebih banyak yang harus disubsidi pemerintah ketimbang kembali gelontorkan dana untuk subsidi Pertalite atau Pertamax,” ujarnya.

Walaupun begitu, Nicke akan mengikuti arahan pemerintah, termasuk bila wacana subsidi Pertalite atau Pertamax direalisasikan.

Lalu, implementasi BBM EURO IV pun tetap secara bertahap mulai dilakukan mulai September. Menjelang Asian Games 2018 dan IMF Meeting, Pertamina juga mulai memasok BBM Euro IV.

Namun, Premium dan Solar Subsidi tetap akan dijajakan selama dua perhelatan besar itu digelar untuk mengakomodir kebutuhan angkutan umum dan barang.

Tahan Harga Pertalite

Sementara itu, Pertamina mengisyaratkan untuk tetap menjaga harga Pertalite pasca periode Idulfitri nanti.

Nicke beralasan, mayoritas pengguna Pertalite adalah hasil migrasi dari Premium. Kalau gap harga antara Premium dan Pertalite semakin besar ditakutkan ada migrasi besar-besaran kembali ke Premium.

Apalagi, kuota Premium penugasan 2018 ditambah 4,3 juta kiloliter (KL) menjadi 11,8 juta KL.

“Kalau Pertamax ada peluang dinaikkan karena harga pasarnya juga sudah naik. Daya beli konsumen Pertamax lebih kuat dibandingkan dengan Pertalite sehingga kenaikan harga bukan menjadi masalah,” ujarnya.

Saat ini, harga Pertalite berada pada kisaran Rp7.800 per liter sampai Rp8.150 per liter, sedangkan harga bensin oktan 90 lainnya seperti Shell dan Total sudah berada pada kisaran Rp.8.700 per liter dan Rp8.500 per liter.

Walaupun begitu, Pertamina tetap menyediakan BBM beroktan 88 itu di kawasan Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Perusahaan pelat merah itu mencatat sudah ada 571 SPBU di Jamali yang siap kembali menyalurkan Premium sehingga jumlah SPBU penyalur Premium di kawasan itu menjadi sekitar 2.100 SPBU.

Di tengah polemik Premium, sepanjang periode awal libur Idulfitri, permintaan Pertamax mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan jenis lainnya.

Dari data Satgas Ramadhan dan Idulfitri (RAFI) 2018, penyaluran Pertamax sudah naik 24,15% menjadi 22,1 juta liter dibandingkan dengan rata-rata normal. Lalu, permintaan Dex naik 6% menjadi 773.000 liter.

Melihat fluktuasi harga minyak dunia dan kebutuhan pemenuhan ketentuan BBM berkualitas EURO IV,  layakkah pemerintah menyediakan subsidi untuk Pertalite maupun Pertamax? Dengan tujuan, Premium bisa dihapuskan dari Indonesia.

diterbitkan Harian Bisnis Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.